Diet Utang Negara

Penulis : Widi Pramono

 

Saat utang negara sudah berada pada taraf mengganggu maka salah satu pilihan adalah melakukan diet utang. Diet adalah menghindari atau mengurangi konsumsi sesuatu yang dianggap tidak baik jika dikonsumsi secara berlebihan. Diet utangĀ  yang dimaksud dalam tulisan ini adalah mengurangi atau mengerem utang negara.

Sebelum melakukannya, kita harus tahu dulu penyebab negara ini berutang karena hanya dengan mengetahui penyebabnya, bisa dilakukan langkah2 untuk mengatasinya. Pemerintah terpaksa berutang apabila anggaran negara mengalami defisit. Defisit terjadi ketika pendapatan negara lebih kecil dibanding belanja negara. Jika ingin mengurangi/mengerem utang, maka hal yang pertama dilakukan adalah mengurangi defisit anggaran.

Bagaimana caranya ?

Komponen yg mempengaruhi defisit adalah penerimaan negara dan belanja negara. Bila ingin menekan defisit maka harus dilakukan perubahan terhadap dua komponen tersebut. Perubahan yang dimaksud adalah meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi belanja negara.

Penerimaan negara yang sebagian besar ditopang dari sektor pajak memang dianggap belumĀ  optimal. Rasio pajak Indonesia disebut2 dibawah rata2 karena hanya sekitar 10-11 % jauh dibawah negara lain yang mencapai 14-15%. Menteri keuangan SMI pernah berseloroh bahwa Indonesia ekonominya seperti klub premier league tetapi staminanya seperti klub tarkam. Ekonomi Indonesia masuk dalam 20 besar dunia namun pemungutan pajaknya seperti negara dunia ketiga.

Membenahi sisi penerimaan negara memang bukan hal mudah. Perlu upaya, waktu, biaya dan kemauan yang keras untuk melakukannya. Reformasi pajak, pembukaan rekening, automatic EOI sudah dicanangkan. Harapannya hal tersebut mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Tetapi bukan berarti masalah selesai. Memungut pajak dari masyarakat itu bukan hal mudah. Banyak penentangan dan kegaduhan yang timbul karena pada dasarnya pajak bukan hal yang populer dimata masyarakat. Pajak masih dianggap sebagai beban, maka keinginan meningkatkan penerimaan pajak umumnya direspon negatif. Misalnya pengenaan PPN Jalan Tol yang layu sebelum berkembang dan wacana penurunan PTKP yang dikritik tajam. Meningkatkan penerimaan pajak juga tidak bisa dilakukan secara instan, butuh proses.

Peningkatan penerimaan negara dari sektor bea dan cukai juga bukan perkara mudah. Pengetatan pemeriksaan kepabeanan untuk melawan praktek underinvoicing dan meningkatkan penerimaan negara juga mengalami hambatan. Importir mengeluhkan hal tersebut bahkan menahan impor sehingga perekonomian terganggu. Hal ini menggambarkan bahwa meningkatkan penerimaan negara cukup rumit karena resistensi dari masyarakat.

Disisi lain, memotong/mengurangi belanja juga pilihan yang sulit. Mengurangi belanja berpeluang memperlambat pertumbuhan ekonomi, sesuatu yang dihindari oleh pemerintah. Itulah sebabnya pemotongan belanja negara harus dilakukan secara hati2 agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Menkeu sempat menyatakan bahwa memotong belanja negara itu sulit dilakukan karena tdk ada kementerian dan lembaga yg rela anggarannya dipotong. Ditambah lagi ada UU yang mewajibkan persentase tertentu anggaran untuk sebuah bidang. Contoh anggaran pendidikan harus minimal 20 % dari APBN.

Penulis berpendapat bahwa yang harus dilakukan saat ini bukanlah pemotongan anggaran melainkan rasionalisasi anggaran. Dan ini harus dilakukan sejak penganggaran. Rasionalisasi anggaran bisa mudah dilakukan jika APBN dibuat secara terukur dan tidak terlalu ambisius.

Menyusun APBN jelas bukan hal mudah. Apalagi ada ketentuan dalam UU yang mengikat. Misal Dana Alokasi umum yang ditransfer ke daerah. Sebesar 25 % dari Penerimaan Dalam Negeri. Sepintas ketentuan2 tsb sepertinya membatasi gerak pemerintah dalam menyusun APBN , namun bila dipandang dari sisi yg lain justru ini peluang untuk melakukan radionalisasi anggaran.

Caranya cukup mudah yaitu dengan membuat perkiraan penerimaan negara yang lebih realistis. Misal jika sebelumnya memproyeksikan penerimaan DN adalah sebesar Rp 1600 Trilyun, maka DAU yang harus ditransfer ke daerah adalah sebesar Rp 400 Trilyun. Jika proyeksi penerimaan tsb diturunkan menjadi Rp 1400 Trilyun maka Dana Transfer ke Daerah akan turun menjadi Rp 350 Trilyun. Artinya sudah terjadi penurunan belanja sebesar Rp 50 Trilyun.

Tentu saja bakal ada argumen bahwa penurunan transfer ke daerah akan mengganggu perekonomian khususnya di daerah karena sebagian daerah sangat tergantung pada DAU. Bisa jadi benar, namun fakta bahwa ada ratusan trilyun DAU yang mengendap di Bank membuktikan bahwa pengaruhnya relatif kecil. Hal positif lainnya adalah terjadi berbagi beban antara pemerintah pusat fan daerah ( Sharing the pain ) pemerintah daerah akan mulai sadar untuk membantu meningkatkan penerimaan negara karena akan berpengaruh pada DAU yang bakal diterima.

Dengan penurunan proyeksi penerimaan negara dan batasan defisit sebesar 3 % akan membuat nilai belanja negara turun Rp 200 Trilyun seperti besarnya penurunan penerimaan negara. Yang bakal terpengaruh pertama tentu sektor pendidikan yang dipatok anggarannya sebesar 20 % dari total APBN. Jika sebelumnya belanja negara Rp 2000 Trilyun sehingga dana pendidikan harus disediakan Rp 400 T, dengan penurunan Rp 200 Trilyun menjadi Rp 1800 Trilyun maka anggaran pendidikan bakal menjadi Rp 360 Trilyun atau turun Rp 40 Trilyun. Dari 2 pos yang sifatnya mandatory saja sudah bisa merasionalkan anggaran sebesar Rp 90 Trilyun. Belum lagi jika dilakukan penyisiran anggaran lainnya.

Rasionalisasi anggaran meski mungkin pahit, adalah cara yang efektif untuk melakukan diet utang. Ini bukan masalah mau atau tidak mau tetapi perlu atau tidak perlu. Memangkas anggaran tanpa menggangu pertumbuhan ekonomi adalah pilihan bijak saat negeri ini tidak ingin terjerat dalam jebakan utang. Dan upaya melakukan diet utang perlu dilakukan lebih dini agar berhasil.

 

Diet starts today not tomorrow

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *